Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) semakin jauh dari kepentingan petani.

Darto Mansuetus, menyebut label “No Palm Oil” sebagai tindakan diskriminasi terhadap anggotanya yang menerapkan standar sawit lestari dan terlacak secara legalitas lahan.

Kepala dinas tanaman pangan, pertanian dan perkebunan kabupaten kotawaringin Barat, Kamaludin Bustami menyatakan  mendukung pendirian SPKS di kabupaten Kotawaringin Barat.

Peraturan PMK 191/PMK.05/2020  terbaru ini sebenarnya hanya untuk menyokong kepentingan para pelaku industri hilir sawit melalui program besar biodiesel B30

Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPKS, Mansuetus Darto menilai, penghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya mampu menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri secara merata dengan harga yang bisa dijangkau.

Luhut akan audit perusahaan kelapa sawit, SPKS beri masukan

Mansuetus menilai, investigasi KPPU perkuat fakta praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada sektor hulu maupun hilir industrisawit nasional.

Mendag Zulhas sebut tidak ada mafia minyak goreng, ini kata petani sawit